Proses pemeriksaan keuangan daerah dan peran auditor merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, proses pemeriksaan keuangan daerah merupakan langkah yang krusial dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah. “Dengan adanya proses pemeriksaan keuangan daerah yang baik, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Peran auditor dalam proses pemeriksaan keuangan daerah juga tidak bisa dianggap remeh. Auditor memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah dan memberikan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, dapat ditemukan potensi penyimpangan atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Supriyadi Widodo Eddyono, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. “Auditor harus memiliki independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, sehingga hasil pemeriksaan yang diberikan dapat dipercaya dan dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pengelolaan keuangan di daerah tersebut,” katanya.
Dalam proses pemeriksaan keuangan daerah, auditor juga perlu mengikuti standar audit yang berlaku, seperti Standar Audit Keuangan Pemerintah (SAK-PU). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip audit yang berlaku.
Dengan demikian, proses pemeriksaan keuangan daerah dan peran auditor merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Dengan adanya proses pemeriksaan yang baik dan auditor yang independen, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.